Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, PELAWAN mohon dengan hormat dan kerendahan hati, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan PELAWAN adalah sebagai PELAWAN yang benar;

2. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik sah terhadap obyek berupa:  

sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 2769, Desa Pepelegi Rt.05 Rw.04, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat ukur Tanggal 05-01-2007 No. 00001/18.01/2007, luas 105 M2 (seratus lima meter persegi); dan

sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 2770, Desa Pepelegi Rt.05 Rw.04, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat ukur Tanggal 05-01-2007 No. 00002/18.01/2007, luas 150 M2 (seratus lima meter persegi), atas nama DWI ISFANJUN.

3. Membatalkan atau setidak-tidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 189/Pdt.G/2017/PN.Sda tanggal 22 November 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 20/Eks/2019/PN.Sda, tanggal 24 Oktober 2019 dengan cara mengeluarkan obyek berupa:

sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 2769, Desa Pepelegi Rt.05 Rw.04, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat ukur Tanggal 05-01-2007 No. 00001/18.01/2007, luas 105 M2 (seratus lima meter persegi); dan

sebidang tanah pekarangan dan bangunan di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 2770, Desa Pepelegi Rt.05 Rw.04, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat ukur Tanggal 05-01-2007 No. 00002/18.01/2007, luas 150 M2 (seratus lima meter persegi), atas nama DWI ISFANJUN.

dari penetapan sita jaminan, putusan, serta penetapan eksekusi tersebut, sebagai dasar untuk pencabutan blokir terhadap sertifikat Obyek Perkara tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

4. Menghukum para TERLAWAN untuk membayar biaya Perkara ini.

 

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (Ex Aequo Et Bono).