MENGADILI

 

DALAM POKOK PERKARA :

 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

 

2. Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah kepemilikan atas tanah sawah dengaan Surat Kepemilikan tanah sawah berdasarkan SK Gubernur Nomor: D.A./C.1/SK/16/GG/1981 Nomor Urut 181 atas nama SAMPUNI dengan Luas kurang lebih 1860m2 dengan batas-batas :

 

- Sebelah Utara : Apur

- Sebelah Timur : Tanah Milik Keminah

- Sebelah Selatan : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah milik Rasipah

 

3. Menyatakan TERGUGAT berada dalam keadaan wanprestasi/ingkar janji ;

 

4. Menyatakan batal atau tidak sah Perjanjian Ikatan Jual beli (PIJB)No. 161 tertanggal                            30 September 2021 dibuat di hadapan Sujayanto, S.H.,M.M Notaris/PPAT (TURUT TERGUGAT I) ;

 

5. Menyatakan sah dan mengikat surat pernyataan bersama antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dengan bermaterai cukup ;

 

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I incasu Notaris Sujayanto, S.H.,M.M untuk segera menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dokumen kepemilikan tanah diantaranya : 

1. Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 45 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.si ;

2. Surat Kuasa Menjual No. 46 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.si ;

3. Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris tertanggal 10-09-2021 diketahui oleh Kepala Desa Sepande nomor Reg : 475/26/438.7.2.05/2021 tertanggal 13 September 2021, diketahui oleh Camat Candi nomor Reg. 470/2734/438.7.2/2021 tertanggal 20 September 2021;

4. Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/1934/IX/YAN/2021/SPKT yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) POLSEK CANDI tertanggal 11 September 2021 tentang Laporan Kehilangan Dokumen Asli  SK Gubernur Nomor: D.A./C.1/SK/16/GG/1981 Nomor Urut 181 atas nama Sampuni dengan Luas kurang lebih 1860m2.

7. Memerintahkan kepada TURUT TERGGAT II membantu mengembalikan dokumen kepemilikan tanah kepada PARA PENGGUGAT yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I incasu Notaris Sujayanto, S.H.,M.M diantaranya sebagai berikut : 

1. Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 45 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.si ;

2. Surat Kuasa Menjual No. 46 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.si ;

3. Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris tertanggal 10-09-2021 diketahui oleh Kepala Desa Sepande nomor Reg : 475/26/438.7.2.05/2021 tertanggal 13 September 2021, diketahui oleh Camat Candi nomor Reg. 470/2734/438.7.2/2021 tertanggal 20 September 2021;

4. Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/1934/IX/YAN/2021/SPKT yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) POLSEK CANDI tertanggal 11 September 2021 tentang Laporan Kehilangan Dokumen Asli  SK Gubernur Nomor: D.A./C.1/SK/16/GG/1981 Nomor Urut 181 atas nama Sampuni dengan Luas kurang lebih 1860m2.

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conversatoir beslag) hak atas tanah sawah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan SK Gubernur Nomor: D.A./C.1/SK/16/GG/1981 Nomor Urut 181 atas nama SAMPUNI dengan Luas kurang lebih 1860m2  dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Apur

- Sebelah Timur : Tanah Milik Keminah

- Sebelah Selatan : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah Milik Rasipah

 

6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) ;

 

7. Menyatakan putusan atas perkara a quo dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbar bij voorad) ;

 

8. Menghukum TERGUGAT membayar terhadap seluruh biaya atas perkara a quo yang              timbul .

 

Atau,  Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilinya (ex aequo et bono)