H Petitum

1. Berdasarkan uraian di atas, Pelawan memohon putusan berikut. Lingkup tuntutan harus identik dengan bukti salah sasaran pada posita angka 36 dan 37. Permintaan mengenai proses aanmaning adalah bagian keberatan atas pelaksanaan putusan, bukan permintaan pemeriksaan ulang amar perkara asal.

Dalam provisi

2. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan sepanjang penundaan tindakan lanjutan dalam register 29/EKS/2025/PN Sda yang menunjuk [bidang/bagian Letter C 222 secara tertentu], berdasarkan bukti awal bahwa bagian tersebut berada di luar objek Letter C 671 dalam amar.

3. Memerintahkan penundaan terbatas terhadap tindakan tersebut sampai putusan perlawanan tingkat pertama dijatuhkan, tanpa membatalkan keberlakuan Putusan 210/pdt.g/2023/PN.Sda dan Putusan 514/pdt/2024/PT.Sby atau menunda bagian objek lain yang tidak terbukti dipersoalkan.

Dalam pokok perlawanan

4. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan sepanjang keberatan salah sasaran pelaksanaan yang terbukti.

5. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang benar dan beralasan sepanjang tindakan [dokumen, tanggal, lingkup penunjukan] dalam proses pelaksanaan Putusan 210/pdt.g/2023/PN.Sda jo Putusan 514/pdt/2024/PT.Sby.

6. Menyatakan tidak sah dan membatalkan penunjukan [bidang/bagian Letter C 222 secara tertentu] sebagai sasaran pengosongan dalam [nomor, tanggal dan bagian dokumen pelaksanaan] pada register 29/EKS/2025/PN Sda, sepanjang penunjukan tersebut terbukti melampaui atau tidak sesuai lingkup objek amar angka 3 dan 9 Putusan 210 jo Putusan 514.

7. Menyatakan tindakan eksekusi terhadap [bidang/bagian, letak, luas dan batas tertentu] yang terbukti berada di luar objek amar tidak mempunyai dasar pelaksanaan berdasarkan Putusan 210 jo Putusan 514, serta tidak dapat dilanjutkan dalam register 29/EKS/2025/PN Sda terhadap bagian tersebut.

8. Menetapkan bahwa akibat pembatalan penunjukan tersebut, tindakan lanjutan terhadap [bagian yang dibatalkan] dihentikan; pelaksanaan Putusan 210/pdt.g/2023/PN.Sda jo Putusan 514/pdt/2024/PT.Sby hanya dapat ditujukan pada objek yang benar-benar tercakup amar melalui mekanisme pelaksanaan putusan yang berwenang, tanpa menetapkan ulang hak milik atau kewarisan perkara asal.

9. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV tunduk dan patuh terhadap putusan perlawanan ini sepanjang menyangkut kapasitas dan kewenangan masing-masing.

10. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara ini apabila perlawanan dikabulkan.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam batas objek dan alasan perlawanan eksekusi yang diuraikan di atas (ex aequo et bono)